DPR RI anggarkan 6,2 Miliar untuk Ruang Kerja

Sekretariat DPR RI di Senayan kembali membuat berita tak sedap. Setelah anggota dewannya diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN, ditangkap KPK karena kasus korupsi, diberhentikan karena masalah moral, kini temanya beralih ke pemborosan anggaran untuk merenovasi ruang kerja para wakil rakyat tersebut. Tidak tanggung-tanggung, masing-masing anggota akan mendapat jatah Rp.50 juta untuk ’mempercantik’ ruangannya. Total 6,2 miliar yang rencananya akan dihabiskan untuk ’proyek’ ini.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry Achyar membenarkan rencana itu. Menurutnya, tahun ini ada 192 ruang kerja di Nusantara I yang akan diperbaiki, yaitu ruang kerja anggota dan ruang komisi. Setiap anggota diberikan kebebasan untuk memperbaiki apa saja

”Jatahnya maksimal Rp.50 juta,” katanya seperti yang dikutip dari laman TribunNews.

Erry menambahkan, anggaran tersebut tidak terlalu besar jika dibanding kebutuhan akan ruang kerja dan toilet yang kondisinya sudah tidak lagi prima. Pergantian interior dan pergantian keramik dengan parquet adalah salah satu alokasinya.

”Wallpaper juga diganti karena ada kebocoran air atau dindingnya yang sudah rusak karena terkena matahari,” tambahnya.

Pihaknya sudah melakukan kajian termasuk memanggil konsultan dan meminta opini dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sejak dioperasikan 14 tahun yang lalu, Gedung Nusantara I belum pernah direnovasi sama sekali.

”Wajar jika kami melakukan renovasi karena penyusutan gedung ini setiap tahunnya mencapai 14 persen.”

Erry juga menjelaskan bahwa penggunaan Gedung Nusantara I ini hanya untuk 800 anggota dewan dan staf ahli, sementara saat ini sudah ditempati hampir 3000 orang.

”Tegur kami jika memang ini dianggap berlebihan. Ini adalah uang rakyat,” tegasnya.

Dana 6,2 miliar rupiah yang dianggarkan ini sebenarnya bisa dialokasikan ke hal-hal lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya subsidi pekerja anak putus sekolah yang dianggarkan 35 juta rupiah per lembaga di 25 kabupaten/kota. Dengan anggaran sebesar ini, lembaga penyalur yang dibantu bisa mencapai 177 lembaga dengan sebaran kabupaten/kota yang lebih luas. Akan lebih banyak lagi anak-anak putus sekolah di daerah terpencil, terluar, korban trafficking, anak di lapas, anak pemulung, anak pengungsi, serta anak-anak di perbatasan yang terbantukan untuk melanjutkan pendidikannya.

Selain untuk subsidi pendidikan, anggaran 6,2 miliar bisa juga digunakan sebagai subsidi puskesmas gratis untuk orang miskin. Seperti yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang yang mengalokasikan 3,5 miliar untuk layanan kesehatan gratis bagi masyarakat menengah ke bawah, maka dana untuk renovasi ruang kerja ini selayaknya lebih pantas untuk dialokasikan ke sektor kesehatan publik.

Jumlah dana sebesar itu juga bisa dipakai untuk mensubsidi petani di daerah-daerah terpencil di luar Jawa. Pemkot Rote, Nusa Tenggara Timur misalnya, mengalokasikan 2 miliar rupiah untuk membeli pupuk agar petani bisa meningkatkan produksinya. Bisa dibayangkan berapa jumlah petani yang tertolong dengan anggaran 6,2 miliar tersebut.

Wakil rakyat di Senayan sedang diuji sensitifitasnya terhadap rakyat yang mereka wakili. Jika rencana renovasi ini tetap dieksekusi dengan anggaran sebesar itu, maka sudah selayaknya publik menghukum mereka di tahun 2014 dengan tidak memilih mereka lagi.

Sumber: Kemenkominfo, Tribun News, Tangerang News

Irfan Idris: "Deradikalisasi bukan de-Islamisasi..."

sumber foto:http://khabarsoutheastasia.com

Jika pada tulisan sebelumnya PORBESS mewawancarai mantan pelaku aksi teror yang terkesan anti pemerintah, maka tulisan berikut ini berisi wawancara dari pemerintah, dalam hal ini adalah Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme / BNPT Prof. Dr. Irfan Idris, MA tentang program-program apa yang sudah dilakukan BNPT untuk mengurangi atau menghilangkan bibit radikalisme di kalangan pemuda.

Bisa cerita tentang program deradikalisasi BNPT?

BNPT ini lahir sejak 2010 akhir dengan program pencegahan dan penindakan. Penindakan itu sendiri sudah berjalan oleh Densus 88, dan kurang lebih 500-800 teroris sudah tertangkap. Dan dunia mengakui Indonesia berhasil menindak teroris. Ada beberapa negara yang datang atau mengundang kita untuk belajar pada kita tentang soft approach atau pendekatan lunak dalam menangkal terorisme. Kalau dulu pendekatannya adalah hard approach atau represif. Padahal kekerasan jika dihantam dengan kekerasan lagi maka tidak akan pernah habis. BNPT menerapkan pendekatan lunak melalui reedukasi, rehabilitasi, reorientasi, resosialisasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut.

Apa pengertian radikalisme menurut BNPT?

Radikalisme di Indonesia ada bermacam-macam. Ada radikalisme ide. Jenis ini tidak merusak, dan ini adalah hak setiap orang. Ada radikalisme aksi seperti demonstrasi namun tetap dalam koridor NKRI. Ada juga radikalisme separatis. Sedangkan core kita adalah radikalisme teroris. Dan sebenarnya bersikap radikal itu bagus, artinya kita berpikir sampai tuntas sampai akar-akarnya. Namun yang terjadi adalah ketika radikal itu menjadi pemaksaaan kehendak dengan membawa-bawa agama Islam. Ini yang merusak. Padahal Islam tidak seperti itu. Karena itulah perlu penindakan dan pencegahan. Penindakan itu dinilai berhasil karena ada ukurannya. Sementara pencegahan tidak bisa diukur. Yang dicegah bukan peledakan bom, tapi aksi radikal dan lahirnya bibit-bibit radikal melalui sekolah, dan ini sangat halus. Radikal ideologi menyebabkan lahirnya aksi-aksi teror. Misalnya: bukan syariat Islam maka kafir dan masuk neraka. Ini disebabkan karena mereka tidak tercerahkan. Itulah perlunya reedukasi dengan pendekatan holistik bahwa Islam agama damai dan terorisme bukan diajari oleh Islam. Di luar negeri terorisme dilakukan oleh non muslim. Karena itu kita harus melakukan pencegahan dini dan tangkal dini melalui pemberdayaan-pemberdayaan lembaga masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat. Kita juga melakukan apa yang kita sebut sebagai counter propaganda atau counter narasi, yaitu mengcounter berita-berita dari media (online) yang memanas-manasi situasi bahwa Indonesia tidak aman.

Aksi-aksi nyata dari BNPT untuk deradikalisasi?

Sejak 2011 sudah berjalan seperti ToT, Training for Trainer, kita kumpulkan pembina, pengasuh dan pengajar pesantren. Kan dulu dikatakan bahwa pesantren itu sarang teroris. Sementara pesantren di seluruh Indonesia ini tidak ada satupun yang mengajarkan santrinya merakit bom. Kalau ada kasus di pesantren Ngruki, itu alumninya yang sudah keluar dan merusak nama almamater. Anak-anak yang sedang mencari identitas diri mencari panutan. Dengan adanya ToT ini kita menciptakan keteladan. Selain itu ada juga Forum Grup Discussion, kita mengumpulkaan para ulama, guru-guru agama seperti yang kita lakukan di Depok. Ada juga rehabiliitasi dengan melibatkan LSM, dengan melakukan pembinaan terhadap mantan teroris atau  keluarganya berupa pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ini adalah bagaimana mereka siap kembali ke masyarakat karena mereka tidak terlahir sebagai teroris. Mereka melakukan aksi radikal karena kondisi ekonomi, keluarga yang carut marut dan terjadi kekecewaan seperti korupsi pada pemerintahan sehingga larinya ke aksi radikal. Kita menggandeng ormas, LSM, ormas pemuda, tokoh masyarakat. Kita adalah koordinator. Banyak yang mengatakan bahwa deradikalisasi adalah de-Islamisasi atau pendangkalan akidah, padahal tidak seperti itu.

Bagaimana dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi pelaku aksi radikalisme?

Paling tinggi mungkin hanya SMA, kalaupun ada yang dari perguruan tinggi itu biasanya dari Timur Tengah. Sedangkan dari sisi ekonomi biasanya mereka bekerja serabutan. Memang itu akar permasalahannya meskipun bukan the only one penyebab radikalisme. Namun di Indonesia faktor tersebutlah yang lebih dominan. Faktor kesejahteraan. Ketika mereka tidak merasakan kesejahteraan, maka timbulah gejolak yang menimbulkan tindak radikalisme.  Kesejahteraan adalah akarnya. Faktor lain adalah kekecewaan, politik, atau apapun. Tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan kedamaian. Di Eropa saja yang ada tidak beragama tapi menerapkan nilai-nilai kedamaian. Perbedaan adalah kepastian. Yang saya heran kalau ada masyarakat yang tidak mau menerima masyarakat yang pluralis. Kita juga pernah melakukan peace journalism di Timur Indonesia. Kita ingin agar media seimbang dalam memberitakan tentang terorisme dan radikalisme.

 

Apakah remaja masjid memiliki peran dalam deradikalisasi?

Remaja masjid sangat berperan besar dalam menangkal radikalisme. Kita memasukkan program nasional dengan memberdayakan masjid termasuk remaja, takmir dan marbot. Semua mempunyai peran deradikalisasi. Supaya masyarakat yang tidak tersentuh dengan kebijakan ekonomi dari pemerintah bisa tersentuh melalui rumah ibadah. Kalau rumah ibadah dipakai hanya untuk ibadah saja, maka esensinya hilang. Rumah ibadah dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat, melakukan pendampingan, pemberdayaan masyarakat di sekitar masjid. Sehingga masjid menjadi sumber kesejahteraan dan pencerahan, bukan menjadi penyebaran paham radikal. Teroris itu haram, jihad itu wajib. Jangan sampai dicampur antara keduanya. Teroris dengan baju jihad. Yang kita lakukan adalah jangan terjadi penanaman rasa kebencian. Kita di Indonesia tapi ingin seperti di Arab. Islam itu ada dimana-mana. Islam tidak menuntut keseragaman berbudaya.

Umar Abduh: "Terorisme dibentuk intelijen"

PORBESS dan Umar Abduh (kanan)

Umar Abduh, mantan narapidana kasus pembajakan pesawat Woyla tahun 1980an, berbicara tentang terorisme remaja. PORBESS menemuinya di Kafe Starbucks, Jakarta untuk bincang-bincang mengenai terorisme.

Pendapat Anda tentang terorisme di Indonesia?

Suka atau tidak suka, terorisme dan radikalisme itu adalah bentukan intelijen dalam rangka memposisikan negara atau pemerintah sebagai sesuatu yang eksis. Menciptakan virus dan sekaligus anti virus. Kalau negara ini beradab, tentu tidak perlu seperti ini. Capek menciptakan virus dan antivirus. Ini persis gaya Amerika yang menciptakan hantu “terorisme” untuk menunjukkan hegemoninya. Dan 90 persen peristiwa terorisme di Indonesia adalah by design. Namun di antara para pelakunya ada yang sadar dan ada juga yang tidak sadar. Seperti Hambali dan Zulkarnain, mereka itu sadar kalau sedang dimanfaatkan. Sedangkan Amrozi tidak sadar kalau dia sudah dimanfaatkan. Mereka pikir jaringannya steril, padahal di tingkat atasnya sudah dimainkan.

Tentang aksi radikalisme?

Radikal dalam pengertian memiliki pemikiran yang berbeda, ingin menerapkan sistem Islam itu sah-sah saja. Atau ketika orang berani menantang yang besar, maka itu radikal. Saya membagi radikalisme itu dalam beberapa kelompok. Kelompok ideologis, kelompok moderat seperti Abu Bakar Ba’syir, dan kelompok kooptasi. Kalau kelompok ideologis, mereka tidak menjadikan Indonesia sebagai sasaran aksi mereka. Sedangkan kelompok kooptasi adalah mereka yang sudah dipegang. Dan radikalisme tidak saja ada dalam Islam. Radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok non muslim malah cenderung dibiarkan, sedangkan yang radikalisme Islam disikat. Pembiaran aksi radikal disebut radikalisasi, dan ini sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Kalau pemerintah membiarkannya, berarti pemerintah sudah menciptakan dan me-manage radikalisme. Jadi radikalisme itu ada karena diciptakan.

Tentang penanganan radikalisme?

Selama ini yang menangani kelompok radikal hanya institusi kepolisian. Seharusnya Kementerian Pemuda dan Olahraga juga dilibatkan, karena radikalisme itu ada di pemuda. Dan urusan Kemenpora tidak hanya olahraga saja. Harus ada sinergi antara Kemenpora dan kelompok Islam dalam menekan radikalisme. Pendekatannya pun bukan politis atau hukum.

Siapa sebenarnya yang bisa terpancing melakukan aksi radikal?

Biasanya adalah mereka yang berpendidikan rendah. Meskipun ada juga pelaku, seperti Pepi, yang jelas orang yang berpendidikan. Orang Islam itu kelemahannya adalah duit dan senjata.  Selain itu Islam sendiri didorong untuk melakukan radikalisme. Seperti Aman Rahman yang disuruh menerjemahkan buku-buku “galak” di penjara. Padahal seluruh gerakan Islam tidak melakukan kalau tidak didorong oleh militer. Dan sekarang yang mendorongnya adalah polisi. Dan Indonesia tidak punya kredibilitas sebagai bangsa, disuruh berperang sama bangsa sendiri, mau. Baik terorisnya, kelompok Islamnya, dan pemerintahnya sama-sama mau.

Bagaimana proses deradikalisasi yang efektif?

Deradikalisasi itu datangnya dari pemerintah, bukan masyarakat. Ada saatnya orang membahas masalah jihad, tapi ada yang sudah didoktrin tentang jihad padahal belum saatnya sehingga bisa salah arah. Deradikalisasi yang melibatkan masyarakat hanya sebatas pada kesadaran mereka untuk tidak melakukan aksi radikalisme. Selain itu pemerintah juga tidak punya orang-orang yang kapabel di bidang agama. Kita tidak memiliki pemimpin agama seperti di Iran, atau Pakistan zamannya Zia Ul Haq. Namun ketika ada tokoh yang berpotensi menjadi pemimpin agama, malah dihancurkan. Padahal kalau pemerintah tidak sanggup menjalankan kebaikan, maka jangan melarang orang lain untuk melakukannya. Masjid sebagai pusat kebaikan juga bebas tidak terarah. Ada yang anti pemerintah, ada yang pro pemerintah. Ada yang anti teroris, tapi juga ada yang pro teroris. Tidak dimenej. Ini menunjukkan pemerintah tidak peduli dengan pendidikan agama.  Jika pemerintahnya jelek, pasti masyarakatnya juga hilang.

Radikalisme dan Anak Muda

sumber foto:The Jakarta Post

Peristiwa beberapa bulan terakhir tentang terorisme yang dilakukan remaja menyentak banyak pihak. Mengapa anak-anak muda sekarang mudah terkontaminasi paham radikal? Berikut wawancara jarak jauh PORBESS dengan pakar terorisme Noor Huda Ismail.

Faktor apa yang menyebabkan radikal pada remaja?

Pemerintah sebenarnya memiliki program yang tersegmentasi. Misalnya mulai umur 0 – 5 tahun ada program imunisasi, lalu program wajib belajar SD sampai SMP. Namun setelah SMA pemerintah belum punya program. Padahal di sini terjadi krisis identitas. Lalu proses pencarian identitas ini diambil oleh geng motor, suporter bola dan kelompok radikal. Remaja yang sedang mencari nilai-nilai akhirnya tertarik dengan hal seperti ini. Pencarian nilai pada diri remaja tersalurkan pada tempat yang salah.

Anda pernah satu pesantren dengan Amrozi, Imam Samudera dan lain-lain. Apa yang membedakan Anda dengan mereka?

Kita berubah karena dua hal, yaitu orang yang kita bergaul dengannya serta buku yang kita baca. Ketika lulus, saya tidak pergi ke Afghanistan seperti mereka. Di sana mereka mengalami konflik secara langsung dan apa yang diajarkan di kelas-kelas di Ngruki bahwa orang kafir tidak akan berhenti memerangi mereka terbukti saat itu. Kalau saya setelah lulus pesantren lalu bekerja sebagai tourist guide, ketemu banyak orang. Saya kuliah di UGM dan di sana saya sering baca-baca buku karya non muslim seperti Karl Marx, Lenin dan lainnya. Sedangkan mereka mendapat pemikiran dari satu sisi saja, yaitu apa yang didapat di Ngruki.

Peran remaja masjid untuk proses deradikalisasi?

Mengenalkan budaya berpikir kritis. Kalau di organisasi keislaman, penekannya pada samina’ wa athona atau kami dengar dan kami taat. Harusnya, kami dengar dan kami pikirkan. Ada proses tesis dan antitesis, ada proses verifikasi apakah yang diomongin benar atau tidak. Entrepeneurship atau kewirausahaan merupakan salah satu cara deradikalisasi, karena disitu kita diajarkan untuk terbuka terhadap orang lain. Misalnya saya berbisnis kafe. Saya mempekerjakan mereka yang dulu pernah terlibat pada aksi-aksi terorisme. Kafenya rata-rata di Semarang. Ada yang terlibat Bom Bali 2, ada orang kepercayaannya Noordin M Top dan kasus lainnya. Saya mengharapkan mereka bisa berintegrasi dengan masyarakat melalui makanan. Makanan menjembatani orang untuk berintegrasi. Saya mencoba melakukan deradikalisasi dengan kuliner. Kita tidak bisa melarang siapa yang datang, siapapun harus dilayani. Konsep pelayanan itu yang menjadi penting. Di bisnis kuliner ini saya membentuk perusahaan formal dan mereka dipekerjakan secara profesional. Di Poso saya juga membentuk Jaringan Masyarakat Sipil Pembentuk Pendamaian. Anggotannya rata-rata adalah orang yang dulu bertikai di sana. Saya inginnya mereka menjadi mitra-mitra saya di bisnis ini ke depannya.

Tentang Yayasan Prasasti Perdamaian?

Didirikan sejak 2008 secara legal formal, namun kerja-kerja yang mengarah ke situ sudah sejak 2003. Kegiatan rutin di Pasific Buildiing untuk diskusi internal. Kegiatan riset dan wawancara. Radikal itu silahkan saja, yang masalah adalah penggunaan kekerasan. Perlawanan terhadap status quo itu harus radikal tapi di jalan yang tepat. Di yayasan ini, pendekatan yang saya lakukan bukan pendekatan agama, melainkan pendekatan berpikir kritis. Jurnalistik merupakan salah satu cara untuk mengasah orang berpikir kritis. Saya juga mengajar jurnalistik di pesantren. Jadi bukan pendekatan melalui tafsir dari ulama satu dengan tafsir dari ulama lain. Pendekatan teologis adalah pendekatan tanpa akhir. Kita akan kehilangan energi untuk itu.